Peran Dinas Sosial DIY dalam Memperbaiki Kesejahteraan Manusia Silver di Yogyakarta

Abstract

Keberadaan manusia silver di banyak titik persimpangan lampu merah Yogyakarta merupakan salah satu bentuk fenomena sosial yang menandakan adanya ketimpangan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Dinas Sosial DIY dalam memperbaiki kesejahteraan manusia silver di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil dari peneltian ini adalah menunjukkan bahwa faktor ekonomi, seperti kebutuhan dasar yang meningkat dan keterbatasan lapangan kerja, serta faktor keluarga, menjadi pendorong utama seseorang memilih menjadi manusia silver dan  upaya yang dilakukan Dinas Sosial DIY sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu melalui kegiatan assesment camp dimana manusia silver mendapat rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Data numerik terkait penertiban dan asesmen program juga disajikan untuk memberikan gambaran kuantitatif. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa meskipun program-program Dinas Sosial telah sejalan dengan kerangka hukum, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor kunci. Ini termasuk disparitas signifikan dalam potensi pendapatan manusia silver di jalanan dibandingkan dengan alternatif pekerjaan formal, tingginya mobilitas individu yang menyulitkan pelacakan dan intervensi berkelanjutan, serta tantangan implementasi kebijakan seperti kurangnya aturan teknis yang jelas dan peran masyarakat dalam memperpetuasi fenomena ini melalui pemberian uang. Upaya Dinas Sosial DIY dalam penanganan manusia silver telah sesuai dengan mandat hukum, namun untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada rehabilitasi individu tetapi juga mengatasi akar masalah ekonomi dan tantangan implementasi kebijakan yang kompleks.